Opsen Tax Fairness and Its Influence on Motor Vehicle Tax Compliance in Bekasi

Abstract

This study examines the effect of perceived fairness of the motor vehicle opsen tax on taxpayer compliance in Bekasi, while also considering the roles of fear of sanctions, tax burden, and transparency. The opsen tax is a newly implemented additional levy aimed at strengthening regional fiscal capacity. Using a quantitative approach, data were collected through a survey of 100 registered vehicle taxpayers in Bekasi and analyzed using multiple linear regression with SPSS. The novelty of this study lies in its empirical focus on the motor vehicle opsen tax, a policy implemented in Indonesia starting in 2025, which has received limited scholarly attention. The findings reveal that perceived tax fairness has a positive but statistically insignificant effect on compliance. In contrast, fear of sanctions, perceived tax burden, and transparency significantly influence taxpayer compliance. Simultaneously, all independent variables contribute significantly to compliance behavior. These results suggest that taxpayer compliance in the early implementation stage of the opsen tax is driven more by enforcement mechanisms and transparency than by perceived fairness alone. The study provides practical implications for local governments to enhance transparency, strengthen tax communication, and balance enforcement with trust-building strategies to improve regional tax compliance.

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak opsen kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak di Bekasi, serta menguji peran ketakutan terhadap sanksi, persepsi beban pajak, dan transparansi dalam memengaruhi perilaku kepatuhan. Pajak opsen merupakan pungutan tambahan yang mulai diterapkan sebagai bagian dari kebijakan penguatan kapasitas fiskal daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Bekasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian empiris pajak opsen kendaraan bermotor sebagai kebijakan perpajakan daerah yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2025 dan masih terbatas dikaji dalam literatur akuntansi dan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak opsen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, ketakutan terhadap sanksi, persepsi beban pajak, dan transparansi terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada tahap awal implementasi pajak opsen, kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh mekanisme penegakan dan tingkat transparansi pemerintah dibandingkan oleh persepsi keadilan semata, sehingga penguatan komunikasi kebijakan dan akuntabilitas publik menjadi aspek yang krusial.